Notpact 1: Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah

Penulis : Erizka Shavirra Rachael, S.H., M.Kn

Praktik “pinjam nama” dalam kepemilikan sertipikat tanah masih sering dianggap sebagai solusi praktis oleh sebagian masyarakat. Dalam beberapa keadaan, seseorang membeli tanah atau rumah, tetapi sertipikatnya tidak dicantumkan atas nama pembeli sebenarnya.

Sertipikat justru dibuat atas nama orang lain, baik karena hubungan keluarga, rasa percaya, pertimbangan administrasi, maupun alasan tertentu yang dianggap memudahkan proses transaksi.

Padahal, di balik kesan praktis tersebut, terdapat Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah yang tidak dapat dianggap sederhana.

Dalam hukum pertanahan, nama yang tercantum dalam sertipikat memiliki kedudukan penting. Sertipikat bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti hak atas tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya tercantum di dalamnya.

Karena itu, ketika sertipikat tanah dibuat atas nama orang lain, muncul risiko bahwa tanah tersebut dapat diklaim, disengketakan, atau bahkan dianggap sebagai bagian dari kepentingan hukum pihak yang dipinjam namanya.

Inilah mengapa Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah perlu dipahami sejak awal sebelum seseorang memutuskan menggunakan nama orang lain dalam transaksi pertanahan.

Masalah menjadi lebih serius apabila orang yang dipinjam namanya sedang berada dalam ikatan perkawinan. Dalam hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dipersoalkan sebagai harta bersama atau harta gono-gini.

Jika sertipikat tanah dicantumkan atas nama seseorang yang telah menikah, maka tanah tersebut berpotensi diperdebatkan sebagai bagian dari harta bersama ketika terjadi perceraian.

Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah tidak hanya melibatkan pembeli dan orang yang dipinjam namanya, tetapi juga dapat melibatkan pasangan, keluarga, ahli waris, atau pihak ketiga lainnya.

Banyak orang beranggapan bahwa pinjam nama aman selama ada hubungan kepercayaan. Misalnya, sertipikat dibuat atas nama saudara, orang tua, pasangan, teman dekat, atau kerabat yang dianggap tidak mungkin menimbulkan masalah.

Namun, kepercayaan pribadi tidak selalu cukup untuk memberikan perlindungan hukum. Ketika hubungan berubah, terjadi konflik keluarga, perceraian, kematian, atau sengketa harta, pihak yang merasa sebagai pemilik sebenarnya harus membuktikan bahwa tanah tersebut memang hanya menggunakan nama orang lain.

Di sinilah Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sering muncul secara nyata.

Anggapan bahwa bukti pembayaran atau kesepakatan lisan sudah cukup juga perlu dikritisi. Dalam sengketa hukum, pengadilan tidak hanya menilai siapa yang membayar, tetapi juga melihat sertipikat, akta jual beli, waktu perolehan tanah, status perkawinan, hubungan hukum para pihak, serta bukti lain yang relevan.

Klaim bahwa “nama itu hanya dipinjam” belum tentu cukup apabila tidak didukung bukti yang kuat dan konsisten. Oleh karena itu, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sebaiknya tidak dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai persoalan kepastian hukum.

Melalui artikel edukatif ini, Pactura membahas Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah dari perspektif praktik kenotariatan bersama Notaris Feby Amalia Hutabarat, S.H., M.Kn.

Pembahasan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa transaksi tanah harus dilakukan secara hati-hati, jelas, dan sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Pinjam nama mungkin terlihat mudah di awal, tetapi dapat menimbulkan sengketa panjang apabila tidak disusun dengan dasar hukum yang kuat.

Mengapa Pinjam Nama Sertipikat Sering Terjadi?

Praktik pinjam nama sertipikat tanah masih cukup sering ditemukan dalam transaksi pertanahan.

Sebagian masyarakat menganggap cara ini sebagai solusi cepat ketika ada kendala tertentu dalam proses pembelian tanah atau rumah.

Misalnya, pembeli belum dapat menggunakan namanya sendiri, ada alasan administrasi, atau terdapat pertimbangan keluarga yang membuat sertipikat dicantumkan atas nama orang lain.

Pada awalnya, praktik ini mungkin terlihat sederhana. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah yang perlu dipahami sejak awal.

Salah satu alasan pinjam nama sertipikat sering terjadi adalah karena adanya hubungan keluarga atau kepercayaan pribadi.

Seseorang merasa aman mencantumkan sertipikat atas nama saudara, orang tua, anak, pasangan, atau kerabat dekat karena menganggap hubungan tersebut cukup kuat untuk mencegah sengketa.

Dalam hubungan keluarga, kesepakatan sering kali hanya dibangun berdasarkan rasa percaya. ]

Para pihak merasa tidak perlu membuat dokumen tertulis yang jelas karena menganggap persoalan kepemilikan tanah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Padahal, justru dalam situasi seperti ini Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sering muncul ketika hubungan keluarga berubah, terjadi konflik, perceraian, kematian, atau pembagian warisan.

Selain karena hubungan keluarga, pinjam nama sertipikat juga dapat terjadi karena pertimbangan perkawinan. Misalnya, seseorang mencantumkan tanah atas nama pasangan atau pihak lain tanpa memahami akibat hukumnya.

Dalam konteks ini, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah menjadi lebih serius karena nama yang tercantum dalam sertipikat dapat dikaitkan dengan status harta dalam perkawinan.

Jika pihak yang dipinjam namanya sedang terikat perkawinan, tanah tersebut berpotensi dipersoalkan sebagai harta bersama atau harta gono-gini apabila terjadi perceraian.

Artinya, persoalan pinjam nama tidak hanya melibatkan orang yang membeli tanah dan orang yang dipinjam namanya, tetapi juga dapat menyeret pasangan dari pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat.

Alasan lain yang sering muncul adalah keinginan untuk menyederhanakan proses transaksi.

Dalam beberapa keadaan, para pihak merasa bahwa mencantumkan nama orang lain akan membuat proses jual beli lebih mudah, cepat, atau praktis. Namun, kemudahan di awal tidak selalu berarti aman secara hukum.

Nama dalam sertipikat memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti hak atas tanah.

Ketika sertipikat sudah tercatat atas nama orang lain, pihak yang merasa sebagai pemilik sebenarnya harus siap membuktikan bahwa tanah tersebut memang hanya menggunakan nama pihak lain.

Di sinilah Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah menjadi persoalan yang tidak bisa diremehkan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat hukum dari nama yang tercantum dalam sertipikat juga menjadi penyebab utama.

Banyak orang masih menganggap bahwa sertipikat hanya formalitas administratif.

Padahal, dalam sengketa hukum, sertipikat, akta jual beli, bukti pembayaran, status perkawinan, waktu perolehan aset, dan hubungan hukum para pihak dapat menjadi dasar penilaian.

Klaim bahwa “sertipikat itu hanya pinjam nama” belum tentu cukup apabila tidak didukung bukti yang kuat dan konsisten.

Karena itu, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa sejak awal sudah ada kesepakatan lisan.

Asumsi bahwa “yang penting ada kepercayaan” atau “yang penting ada kesepakatan lisan” merupakan asumsi yang berbahaya.
Dalam praktik hukum, pembuktian tidak selalu sesederhana hubungan baik di awal transaksi.

Hubungan pribadi dapat berubah, tetapi dokumen hukum tetap menjadi dasar penting ketika terjadi sengketa.

Oleh sebab itu, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah harus dipahami sebelum transaksi dilakukan, bukan setelah muncul masalah.

Pinjam nama mungkin terlihat praktis, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang panjang apabila kepemilikan tanah tidak disusun secara jelas sejak awal.

Studi Kasus Putusan: Ketika Dalil Pinjam Nama Tidak Cukup

Salah satu cara paling mudah untuk memahami Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah adalah dengan melihat bagaimana persoalan tersebut muncul dalam sengketa nyata.

Perkara ini bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sda, kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 234/PDT/2016/PT SBY, dan berakhir pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2017.

Dalam perkara tersebut, terdapat sengketa mengenai tanah dan bangunan yang sertipikatnya tercantum atas nama salah satu pihak dalam perkawinan yang mana objek tersebut kemudian dipersoalkan sebagai harta bersama setelah terjadi perceraian.

perkara ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa praktik pinjam nama sertipikat tanah tidak selalu dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan, hubungan keluarga, atau klaim bahwa nama dalam sertipikat hanyalah formalitas.

Dalam perkara tersebut, tanah dan bangunan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3586 atas nama Benny.

Pihak penggugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan.

Sebaliknya, pihak tergugat dalam proses kasasi menyatakan bahwa tanah dan bangunan itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik pihak lain, dan namanya hanya dipakai secara formal atau “pinjam nama”.

Dalil ini menunjukkan inti dari Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah, yaitu adanya perbedaan antara nama yang tercantum secara hukum dalam sertipikat dan pihak yang diklaim sebagai pemilik sebenarnya.

Masalahnya, dalam sengketa pertanahan, klaim bahwa suatu sertipikat hanya menggunakan “pinjam nama” tidak otomatis diterima begitu saja. Pengadilan akan menilai bukti secara menyeluruh.

Sertipikat, akta jual beli, waktu perolehan tanah, status perkawinan, bukti pembayaran, keterangan saksi, dan hubungan hukum para pihak dapat menjadi pertimbangan penting.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya sudah cukup dan tidak salah menerapkan hukum.

Tanah serta bangunan tersebut dipandang diperoleh ketika pihak yang namanya tercantum masih berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tetap dinilai sebagai harta bersama.

Dari sini terlihat bahwa Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah menjadi sangat serius ketika berkaitan dengan perkawinan. Jika seseorang yang namanya tercantum dalam sertipikat sedang menikah, maka aset tersebut dapat dipersoalkan sebagai harta bersama atau harta gono-gini.

Pihak yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya harus mampu membuktikan bahwa tanah tersebut bukan bagian dari harta perkawinan pihak yang namanya tercatat dalam sertipikat.

Beban pembuktian ini tidak ringan, terutama apabila sejak awal tidak ada dokumen tertulis yang kuat dan jelas mengenai hubungan pinjam nama tersebut.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa sertipikat tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen biasa. Nama yang tercantum dalam sertipikat memiliki konsekuensi hukum.

Ketika sertipikat tanah dibuat atas nama seseorang, maka secara hukum nama tersebut akan menjadi salah satu dasar penting dalam menilai hubungan kepemilikan.

Jika kemudian muncul klaim bahwa nama itu hanya dipinjam, klaim tersebut harus dibuktikan dengan bukti yang kuat, bukan hanya dengan pernyataan sepihak. Inilah salah satu bentuk Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah yang sering tidak disadari sejak awal.

Dalam praktik masyarakat, pinjam nama sering dianggap aman karena dilakukan dengan orang dekat, seperti keluarga, pasangan, saudara, atau pihak yang dipercaya.

Namun, perkara ini menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan tidak selalu cukup ketika sengketa sudah masuk ke pengadilan.

Apa yang awalnya dianggap sebagai urusan internal keluarga dapat berubah menjadi sengketa harta bersama, sengketa pembuktian, bahkan sengketa yang berlarut sampai tingkat kasasi.

Oleh karena itu, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata.

Pelajaran penting dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2017 adalah bahwa dalil “itu hanya atas nama saya” atau “tanah itu sebenarnya milik orang lain” belum tentu cukup untuk mengeluarkan objek tanah dari kategori harta bersama.

Apabila tanah tersebut tercatat atas nama seseorang yang sedang menikah dan diperoleh selama perkawinan, maka status hukumnya dapat dipersoalkan oleh pasangan.

Karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum menggunakan nama orang lain dalam sertipikat tanah. Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah bukan hanya muncul ketika terjadi jual beli,

tetapi juga dapat muncul bertahun-tahun kemudian ketika terjadi perceraian, konflik keluarga, atau sengketa pembagian harta.

Wawancara Edukatif dengan Notaris Feby Amalia Hutabarat, S.H., M.Kn

Untuk memahami Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah secara lebih praktis, Pactura berbincang dengan Notaris Feby Amalia Hutabarat, S.H., M.Kn.

Pembahasan ini berangkat dari persoalan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu ketika seseorang membeli tanah atau rumah, tetapi sertipikatnya dicantumkan atas nama orang lain.

Pada awalnya, praktik tersebut mungkin dianggap aman karena didasarkan pada hubungan keluarga, kepercayaan, atau kesepakatan pribadi. Namun, dari sudut pandang hukum, pinjam nama sertipikat tanah dapat menimbulkan akibat yang jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan.

Menurut Notaris Feby Amalia Hutabarat, praktik pinjam nama dalam sertipikat tanah berisiko karena nama yang tercantum dalam sertipikat memiliki konsekuensi hukum.

Sertipikat bukan hanya dokumen administratif, melainkan alat bukti hak atas tanah yang dapat menjadi dasar penilaian ketika terjadi sengketa.

Karena itu, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah muncul ketika terdapat perbedaan antara pihak yang merasa sebagai pemilik sebenarnya dan pihak yang namanya tercatat dalam sertipikat.

Dalam kondisi sengketa, yang diuji bukan hanya niat awal para pihak, tetapi juga dokumen hukum, waktu perolehan tanah, status perkawinan, bukti pembayaran, dan bukti pendukung lainnya.

Persoalan menjadi semakin penting apabila sertipikat tanah dicantumkan atas nama seseorang yang telah menikah yang mana Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah tidak hanya menyangkut hubungan antara orang yang meminjam nama dan orang yang dipinjam namanya.

Risiko tersebut juga dapat melibatkan pasangan dari pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat.

Hal ini terjadi karena dalam hukum perkawinan dikenal konsep harta bersama. yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya dapat dipersoalkan sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya menurut hukum.

Status perkawinan menjadi faktor penting dalam persoalan pinjam nama sertipikat. Jika seseorang yang namanya dipakai dalam sertipikat sedang berada dalam ikatan perkawinan.

Tanah tersebut dapat menimbulkan pertanyaan hukum: apakah tanah itu merupakan harta pribadi, harta bersama, atau milik pihak ketiga yang hanya menggunakan nama orang tersebut?

Pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan lisan.

Di sinilah Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah menjadi nyata, karena pihak yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya harus mampu menunjukkan bukti yang kuat, jelas, dan konsisten.

Notaris Feby juga menekankan bahwa perjanjian lisan sangat lemah apabila kemudian terjadi sengketa.

Dalam perkara pertanahan, pembuktian membutuhkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semakin besar nilai asetnya, semakin besar pula kebutuhan untuk menyusun hubungan hukum secara tertib sejak awal.

Masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan hubungan keluarga, pertemanan, atau kepercayaan pribadi.

Hubungan baik dapat berubah, sedangkan dokumen hukum akan menjadi dasar penting ketika timbul perselisihan.

Oleh karena itu, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sebaiknya dicegah sejak awal dengan kehati-hatian dalam menentukan nama yang dicantumkan dalam sertipikat.

Risiko terbesar dari praktik pinjam nama adalah hilangnya kepastian hukum yang mana orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya dapat mengalami kesulitan membuktikan kepemilikannya apabila sertipikat tercatat atas nama pihak lain.

Di sisi lain, orang yang namanya tercantum dalam sertipikat juga dapat terseret sengketa, termasuk sengketa harta bersama apabila ia berada dalam ikatan perkawinan.

Bahkan, Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah dapat meluas kepada pasangan, ahli waris, kreditur, atau pihak ketiga lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap orang yang namanya tercantum dalam sertipikat.

Melalui wawancara edukatif ini, dapat dipahami bahwa pinjam nama sertipikat tanah bukan sekadar persoalan kepercayaan.

Praktik tersebut menyangkut kepastian hukum, pembuktian kepemilikan, status perkawinan, dan potensi sengketa di kemudian hari.

Karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum menggunakan nama orang lain dalam sertipikat tanah.

Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah harus dipahami sejak awal agar transaksi pertanahan tidak menimbulkan persoalan hukum yang panjang di kemudian hari.

Pelajaran Hukum untuk Masyarakat

Dari praktik dan contoh sengketa seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah bukan persoalan kecil.

Pinjam nama sering terlihat sebagai solusi praktis, terutama ketika dilakukan atas dasar hubungan keluarga atau kepercayaan.

Namun, nama yang tercantum dalam sertipikat bukan sekadar formalitas administratif.

Nama tersebut memiliki akibat hukum karena sertipikat menjadi salah satu bukti penting dalam menilai hubungan seseorang dengan objek tanah.

Karena itu, sejak awal masyarakat perlu berhati-hati sebelum mencantumkan sertipikat tanah atas nama orang lain.

1. Pelajaran pertama yang penting adalah jangan menganggap pinjam nama sebagai urusan sederhana.

Dalam sengketa, klaim bahwa sertipikat hanya menggunakan nama orang lain harus dapat dibuktikan secara kuat. Pengadilan tidak hanya melihat niat awal para pihak, tetapi juga menilai dokumen hukum yang ada.

Di sinilah Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sering muncul, karena hubungan kepercayaan yang kuat di awal belum tentu cukup ketika terjadi konflik.

Jika nama dalam sertipikat berbeda dengan pihak yang merasa sebagai pemilik sebenarnya, maka beban pembuktian dapat menjadi lebih berat.

2. Pelajaran kedua, status perkawinan pihak yang dipinjam namanya harus diperhatikan.

Apabila orang tersebut sudah menikah, aset yang tercatat atas namanya dapat berpotensi masuk dalam sengketa harta bersama atau harta gono-gini.

Hal ini menjadi salah satu bentuk Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah yang sering tidak disadari.

Pihak yang meminjam nama mungkin hanya berpikir tentang hubungan dirinya dengan orang yang dipinjam namanya,

tetapi lupa bahwa pasangan dari orang tersebut juga dapat memiliki kepentingan hukum terhadap aset yang tercatat selama masa perkawinan.

3. Pelajaran ketiga, bukti pembayaran saja belum tentu cukup untuk membuktikan kepemilikan.

Dalam sengketa tanah, pengadilan dapat menilai keseluruhan bukti, termasuk sertipikat, akta jual beli, waktu perolehan tanah, hubungan para pihak, status perkawinan, dan dokumen pendukung lainnya.

Karena itu, konsultasi hukum sebelum transaksi jauh lebih aman daripada menyelesaikan sengketa setelah masalah terjadi.

Memahami Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sejak awal dapat membantu masyarakat menghindari keputusan yang tampak mudah,

tetapi berpotensi menimbulkan masalah hukum panjang.

Penutup

Artikel ini disusun sebagai edukasi hukum bagi masyarakat mengenai Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah yang mana dalam praktiknya, pinjam nama sertipikat tanah sering terlihat sebagai jalan pintas yang mudah dilakukan namun di balik kemudahan tersebut terdapat Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah yang dapat menimbulkan persoalan serius apabila kemudian terjadi sengketa, perceraian, kematian, utang, atau konflik keluarga.

Dari uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah tidak hanya berkaitan dengan siapa yang membayar tanah atau rumah.

Risiko tersebut juga berkaitan dengan nama yang tercantum dalam sertipikat, status perkawinan pihak yang dipinjam namanya, waktu perolehan tanah, akta jual beli, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya.

Apabila sertipikat tanah tercatat atas nama seseorang yang sedang berada dalam ikatan perkawinan, aset tersebut dapat berpotensi dipersoalkan sebagai harta bersama.

Dalam kondisi seperti ini, klaim bahwa tanah tersebut hanya “pinjam nama” belum tentu cukup apabila tidak didukung bukti yang kuat dan konsisten.

Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi pertanahan, terutama ketika muncul rencana menggunakan nama orang lain dalam sertipikat.

Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah sebaiknya dipahami sejak awal agar para pihak tidak terjebak dalam sengketa yang panjang di kemudian hari.

Kepastian hukum perlu dibangun sejak transaksi dimulai, bukan baru dicari setelah masalah muncul. Semakin jelas dokumen dan hubungan hukum para pihak sejak awal, semakin kecil potensi sengketa yang dapat terjadi di masa depan.

Disclaimer:

Artikel ini merupakan konten edukasi hukum umum mengenai Risiko Hukum Pinjam Nama Sertipikat Tanah dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum khusus atas suatu perkara tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki fakta, dokumen, dan konteks yang berbeda. Untuk kebutuhan tindakan hukum konkret, pembaca disarankan meminta pendapat profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.